Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada hari Selasa, 17 Juni 2025, bertempat di Gedung Karya Dharma Pacitan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun masukan dan tanggapan dari masyarakat serta pemangku kepentingan terkait isu-isu strategis lingkungan hidup yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RDTR. Konsultasi publik ini juga menjadi bagian penting dalam memastikan transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan dalam perencanaan tata ruang Kabupaten Pacitan.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, akademisi, LSM, pelaku usaha, serta masyarakat umum. Dalam forum ini, peserta berdiskusi dan memberikan masukan terkait kondisi lingkungan, potensi dampak, dan harapan terhadap rencana pengembangan wilayah.

Dinas Lingkungan Hidup berharap, melalui konsultasi publik ini, proses penyusunan KLHS RDTR dapat berjalan lebih akurat, partisipatif, dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Komisi 4 DPRD Kabupaten Pacitan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dalam rangka menjalin koordinasi terkait penanganan sampah.

Rombongan diterima oleh Direktur Pengurangan Sampah yang diwakili Ibu Aisyah. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi 4 menyampaikan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk program maupun pendanaan, mengingat keterbatasan APBD Pacitan.

Kepala DLH Pacitan mengungkapkan bahwa saat ini pengelolaan sampah baru dapat mencakup satu dari dua belas kecamatan yang ada, akibat keterbatasan sarana prasarana, SDM, dan biaya operasional. Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Pacitan tidak memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari KLH/BPLH, sehingga tidak ada bantuan pengadaan kontainer, kendaraan pengangkut, maupun pembangunan PDU dan BSI.

Menanggapi hal tersebut, Pemkab Pacitan telah mengajukan proposal bantuan fasilitas dan sarpras ke KLH/BPLH, terutama untuk mendukung pengelolaan sampah di kawasan pariwisata.

Ibu Aisyah menegaskan bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah diharapkan dapat mulai mengelola sampah dari hulu, memanfaatkan fasilitas seperti TPS3R, PDU, atau BSI di tengah, dan hanya mengirim residu ke TPA. KLH/BPLH akan terus berupaya memberikan bantuan sesuai kemampuan APBN dan skala prioritas nasional.